mawarta.com - Kabanjahe (6/12) Wakil Gubernus Sumatera Utara Dr Hj Nurhajizah Marpaung meminta Pemerintahan Kabupaten Karo segera melaksanakan proses Relokasi Pengungsi korban erupsi gunung sinabung ke hunian sementara (Huntara) usai memimpin rapat bersama sekaligus mendesak agar masyarakat sudah menghuni rumah pekan depan. "Saya kira tidak perlu juga terlalu banyak rapat. Yang penting bagaimana secepatnya masyarakat yang masih di pengungsian itu direlokasi ke huntara" ujar wagubsu saat memimpin pertemuan dengan Pemkab Karo.

dalam pertemuan rapat tersebut hadir Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Karo Cory Sebayang, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Harlen Purba, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir dan para SKPD Pemkab Karo dan perwakilan masyarakat pengungsi.

Dalam pertemuan tersebut wagubsu meminta penjelasan dari Pemkab Karo tentang kondisi terkini Huntara yang disiapkan dan mempertanyakan kendala apa yang dihadapi sehingga penanganannya terkesat lambat.Menurut Nurhajizah, pemerintah dalam hal ini harus melakukan tindakan jemput bola agar dapat dicari tahu apa kendala yang sedang dihadapi dan agar solusinya cepat dicari bagaimana persoalan relokasi tersebut. Apalagi saat ini sudah tersedia air dan sanitasi di huntara. "Kita sudah bisa mulai masukkan masyarakat. Untuk administrasinya nanti kita minta itu menyusul, karena sangat memprihatinkan jika masyarakat terlalu lama di pengungsian itu" sebut Nurhajizah saat meninjau lokasi huntara di desa Ndokum Siroga II dan III usai memimpin rapat.

Wagubsu juga akan mengkomunikasikan kondisi terkini serta rencana relokasi ke huntara kepada pemerintah pusat. Mengingat kesiapan huntara yang menurutnya sudah bisa dihuni sementara.

Sedangkan Pemkab Karo oleh Bupati Terkelin Brahmana didampingi Kepala BPBD Karo Martin Sitepu menyebutkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pendataan sekaligus verifikasi warga sebelum menetapkan lokasi huntara. Sebagaimana diketahui, hunian sementara telah dibangun sebanyak 348 rumah yang terbagi dalam empat lokasi. Dan menargetkan proses pemindahan warga akan dilaksanakan segera, termasuk kelengkapan data verifikasi warga sebelum dipindahkan ke huntara. Sedangkan terkait penempatan di komplek huntara, kepala desa didorong untuk menentukan siapa saja yang akan masuk lebih dulu, dimana ada dua mekanisme yakni musyawarah warga setempat atau dengan pengundian. " Selain itu, ada juga masalah lahar dingin yang mengaliri sekitar 14 desa yang terpengaruh. Termasuk abu vulkanik yang melanda 12 kecamatan di Karo" Tutupnya(TS/4905ppwi)